by

Gugatan AHM-Rifai Umar Ditolak PTUN Ambon Terkait Rekomendasi Bawaslu Diabaikan

BUANAHEADLINE, AMBON – Gugatan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus Dan Rifai Umar terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mendiskualifikasi Terlapor K.H. Abdul Gani Kasuba Lc, yg merupakan Petahana Gubernur Maluku Utara, sebagai Calon Gubernur Maluku Utara  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, ditolak oleh PTUN AMBON.

“Menurut Ali Nurdin, SH, ST, MH, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Tergugat KPU Provinsi Maluku Utara, putusan Majelis Hakim PTUN Ambon tersebut dibacakan secara bergiliran oleh Warisman Simanjuntak, S.H., selaku Hakim Ketua dengan Hakim Anggota Bordyan Shonata, S.H., dan Cundo Subhan A, S.H. pada hari Selasa, 9 April 2019.

Lebih lanjut Ali Nurdin menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan yang terdaftar dalam Perkara Nomor 18/G/2018/Ptun.Abn, Majelis Hakim pada pokoknya Menyatakan menerima Eksepesi Tergugat,  bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum, Dalam Amar Putusannya Majelis Hakim Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

“Ali Nurdin selanjutnya menyatakan menghormati dan menerima Putusan PTUN Ambon.

Putusan ini membuktikan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Terhadap putusan PTUN Ambon tersebut, Ali Nurdin menghormati sikap yang akan diambil oleh Kuasa Para Penggugat, termasuk jika mengajukan Banding ke PTTUN Makasar.

“Ali Nurdin juga Menjelaskan bahwa dalam Persidangan tersebut  dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara,”Syahrani Somadayo, S.T., M.Si. dan Juga Dihadiri Oleh kuasa hukum Para Penggugat

Perkara ini Berawal dari adanya gugatan dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Rifai Umar Kepada KPU Provinsi Maluku Utara Karena Merasa Tidak Puas Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Yang Dianggap Oleh Para Penggugat Tidak Menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Untuk Mendiskualifikasi Terlapor Kh. Abdul Gani Kasuba Sebagai Petahana Gubernur Provinsi Maluku Utara yang dianggap telah melakukan Mutasi Pegawai Tanpa Adanya Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Sehingga Melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat 2 UU PILKADA yang Sanksinya adalah di diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur. (Red)

News Feed